AKUN PALSU YANG MENGATASNAMAKAN BUPATI NIAS BARAT
Klarifikasi Akun Facebook Palsu yang mengatasnamakan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu
Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu. Akun tersebut terlihat menggunakan foto profil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu sedang menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki.
Sesuai informasi yang beredar bahwa akun tersebut menghubungi salah satu akun pengguna facebook melalui messenger dan meminta untuk ditransfer sejumlah uang melalui ajudan.
Faktanya, akun yang mengatasnamakan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu tersebut adalah akun palsu. Hal tersebut sudah diklarifikasi langsung oleh Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik pribadinya.
Untuk itu, kepada seluruh warga Nias Barat dan warga lainnya, diharapkan lebih berhati-hati dan waspada kepada akun palsu yang mengatasnamakan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu serta mengabaikan segala bentuk informasi dan/atau permintaan dalam bentuk apapun yang disampaikan melalui akun facebook Khenoki Waruwu tersebut.
Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, tidak bertanggungjawab atas segala kerugian akibat informasi dan/atau permintaan yang disampaikan oleh akun facebook Khenoki Waruwu dimaksud.
Pencemaran Nama Baik Dalam UUITE
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UUITE 2016).
Rasa aman bagi penggunan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana.
UUITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016 :
Demikian disampaikan agar dapat diketahui khalayak ramai, terima kasih.
Rep-ASG